Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2026 merupakan regulasi penting yang mengatur standar kegiatan usaha, tata cara pelaksanaan pengawasan, serta sanksi administratif dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor keagamaan.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan Permendikdasmen Nomor 16 Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan bantuan pemerintah dan bantuan sosial di bidang pendidikan dasar dan menengah. Peraturan ini menggantikan regulasi sebelumnya agar penyaluran bantuan lebih tertib, efisien, transparan, dan akuntabel.
KMA Nomor 605 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Kementerian Agama.
PMK Nomor 54 Tahun 2026 menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan rincian biaya pada rencana kerja dan anggaran, khususnya untuk tahun anggaran 2027. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada 22 Juli 2026 dan mengatur berbagai jenis standar biaya yang digunakan sebagai masukan (input) untuk menyusun rincian biaya dalam suatu keluaran.
